PASURUAN KOTA | Kabarnewsday.com – Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Poros Tengah menggelar aksi damai di depan Kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan. Aksi tersebut merupakan bentuk protes terhadap lambannya pelayanan publik, khususnya pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang disebut belum kunjung tuntas meski telah berlangsung bertahun-tahun.
Dalam aksi tersebut, massa dikoordinatori Saifu Mbara. Melalui orasinya, ia menyampaikan kekecewaan masyarakat atas ketidakjelasan proses pengurusan perizinan bangunan. Sejumlah berkas warga disebut belum mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pasuruan.
Aliansi Poros Tengah menilai kondisi tersebut telah menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat. Mereka mendesak Pemkot Pasuruan segera memberikan penjelasan sekaligus solusi konkret agar persoalan perizinan tidak terus berlarut-larut.
Dalam aksi tersebut, Aliansi Poros Tengah menyampaikan lima tuntutan kepada Pemerintah Kota Pasuruan.
Pertama, mendesak Wali Kota Pasuruan memberikan penjelasan secara terbuka terkait kebijakan daerah serta memastikan adanya standar pelayanan dan batas waktu penyelesaian yang jelas.
Kedua, meminta evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dan koordinasi kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Aliansi juga menyoroti dugaan adanya pengelompokan dan konflik kepentingan yang berpotensi menghambat pelayanan publik.
Ketiga, mendesak pemerintah mengembalikan orientasi kebijakan pada kepentingan masyarakat serta menghindari intervensi kepentingan politik praktis dalam birokrasi.
Keempat, meminta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) menjaga profesionalitas, objektivitas, dan netralitas dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Kelima, mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik agar lebih cepat, mudah, transparan, dan tidak diskriminatif, sekaligus membuka ruang pengawasan serta partisipasi masyarakat.
Desak Pemkot Segera Berikan Solusi
Aliansi Poros Tengah menegaskan bahwa aksi tersebut bukan bertujuan menghambat jalannya pemerintahan, melainkan sebagai bentuk kepedulian dan kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.
Mereka mengingatkan bahwa jabatan dan kekuasaan merupakan amanah yang harus diwujudkan melalui pelayanan yang baik, kepastian kebijakan, serta keberpihakan kepada kepentingan masyarakat.
“Kota Pasuruan membutuhkan kepemimpinan yang hadir, berani, terbuka, dan bekerja untuk rakyat, bukan sekadar menjalankan seremoni,” demikian salah satu penegasan sikap tertulis Aliansi Poros Tengah.
Melalui aksi tersebut, Aliansi berharap Pemkot Pasuruan segera menindaklanjuti seluruh tuntutan, terutama memberikan kepastian terhadap berkas perizinan PBG yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari pihak Pemkot Pasuruan maupun Dinas PUPR terkait tuntutan yang disampaikan massa aksi.
Penulis : Hilda














