Ada Apa? Ormas Gaib Gabung NGO Datangi Kejari Pasuruan 

- Jurnalis

Kamis, 2 Januari 2025 - 20:58 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

oppo_2

oppo_2

Advertisements

PASURUAN | KABARNEWSDAY- Pasca BPS (Bayu Putra Subandi) ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan kasus korupsi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kemarin. Dimana dalam hal ini negara kedapatan kerugian sebesar Rp 1,9 M.

Diketahui, BPS adalah merupakan ketua PKBM Salafiyah di Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan. Sebelumnya, penyidik telah meriksa 85 orang saksi dan 2 orang ahli dalam kasus ini. Modusnya tersangka membuat SPJ fiktif.

Setelah melalui serangkaian tindakan penyidikan serta adanya alat bukti yang cukup, Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan akhirnya resmi menetapkan dan menahan BPS.

Atas penetapan tersangka tersebut, dinilai masih ada aktor intelektualnya. Gabungan NGO Kabupaten Pasuruan geruduk Kejaksaan Negeri Bangil dengan tujuan lakukan orasi untuk mendorong beberapa poin tuntutan pada Kajari Kabupaten Pasuruan guna Usut Tuntas Dugaan Kasus Korupsi PKBM & Kopi Kapiten Dan Tangkap Aktor Intelektual Di Balik Kasus BOP PKBM.

Baca Juga :  Sugeng Samiadji beserta masyarakat desa Ambal - Ambil gelar audensi bersama Komisi 1 DPRD Kabupaten Pasuruan

Selain mendorong Kajari Pasuruan, aksi Gabungan NGO yang di koordinatori oleh Ketua Umum DPP Ormas GAIB Perjuangan, Dr. Habib Yusuf Asegaf, S.H., M.Hum. Pihaknya juga mengapresiasi Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan yang telah mengungkap kasus BOP PKBM.

“Kami meminta kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan, untuk mengusut tuntas kasus BOP PKBM di Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan yang tengah ditangani Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan di 22 PKBM yang ada di Kabupaten Pasuruan,” ucap pria yang akrab dipanggil Habib ini.

Ia juga menegaskan tangkap aktor intelektual Pusat Kegiatan Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) terkait penyalahgunaan dana hibah sejak 2021 hingga 2024. Dana sebesar Rp2,6 miliar yang seharusnya digunakan untuk mendukung kegiatan belajar masyarakat justru disalahgunakan, mengakibatkan kerugian negara hingga Rp1,9 miliar. Periksa semua PKBM yang ada di Kabupaten Pasuruan,” tegasnya

Baca Juga :  DPC PDI Perjuangan Kota Pasuruan Gelar Aksi Sosial di Bulan Ramadhan

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten pasuruan, Teguh Ananto mengatakan, mengenai kasus PKBM pihaknya berjanji terus akan melakukan penyelidikan. Tak sampai atau berhenti sampai disini saja. Pelan tapi pasti. Nanti bisa dilihat 1-2 bulan ke depan,” ucapnya.

Dirinya juga memastikan, bahwa pemberantasan korupsi pada setiap bidang merupakan komitmen dari Kejari Pasuruan. Dalam akhir bulan Februari dipastikan ada tersangkanya lagi. Entah satu orang atau dua orang yang pasti kasus PKBM tak terhentikan dan akan masih berlanjut,” ringkasnya.(Hil)

Berita Terkait

49 WARGA DESA JERUK KRATON TERIMA SERTIPIKAT PTSL TAHAP II
Antara Persekabpas Dijanjikan Milik Rakyat dan Pasuruan United Milik Swasta
Proyek Fisik Fantastis atau Gaji PPPK: Pemkab Pasuruan Pilih yang Mana?
Transparansi dan Akuntabilitas ASN di Kabupaten Pasuruan 55 Persen Anggaran BKPSDM Terserap
Pedagang Kue Ringan Asal Sentul Purwodadi, H. Khoiron Sukses Raih Omset Jutaan Rupiah Per Hari Di Pasar Changhoo Pandaan
Kemendagri Mau Bedah Dulu APBD-nya, Sebelum Percaya Alasan Pemda “Tidak Mampu Bayar Gaji” untuk P3K
Persekabpas Terlalu Bersejarah Untuk Dibiarkan Status  Bayangkan Sebuah Klub
Transparansi dan Akuntabilitas ASN di Kabupaten Pasuruan
Berita ini 14 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 21 Juli 2026 - 11:06 WIB

49 WARGA DESA JERUK KRATON TERIMA SERTIPIKAT PTSL TAHAP II

Minggu, 19 Juli 2026 - 11:02 WIB

Antara Persekabpas Dijanjikan Milik Rakyat dan Pasuruan United Milik Swasta

Minggu, 19 Juli 2026 - 10:54 WIB

Transparansi dan Akuntabilitas ASN di Kabupaten Pasuruan 55 Persen Anggaran BKPSDM Terserap

Sabtu, 18 Juli 2026 - 18:15 WIB

Pedagang Kue Ringan Asal Sentul Purwodadi, H. Khoiron Sukses Raih Omset Jutaan Rupiah Per Hari Di Pasar Changhoo Pandaan

Sabtu, 18 Juli 2026 - 08:58 WIB

Kemendagri Mau Bedah Dulu APBD-nya, Sebelum Percaya Alasan Pemda “Tidak Mampu Bayar Gaji” untuk P3K

Berita Terbaru

Daerah

49 WARGA DESA JERUK KRATON TERIMA SERTIPIKAT PTSL TAHAP II

Selasa, 21 Jul 2026 - 11:06 WIB