PASURUAN | Kabarnewsday – Ramainya polemik sejumlah anggota DPRD Kota maupun Kabupaten yang belum genap satu bulan dilantik menggunakan hak fasilitas kredit atau pinjaman ke Bank Jatim, ternyata mendapat reaksi dari sejumlah aktivis penggiat korupsi Rabu, 11 September 2024.
Ismail Makky ketua Forum Rembuk Masyarakat Pasuruan (FORMAT) dalam audiensi menanyakan tentang prosedure dan ketentuan anggota DPRD dalam melakukan pinjaman
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
” Bank Jatim dalam menjalankan fungsinya tentunya prinsip dasarnya adalah kehati-hatian yaitu pinjaman kredit anggota DPRD harus disesuaikan dengan kemampuan membayar atau pihak bank jatim harus mempertimbangkan potongan gaji atau tanggungan di luar gaji anggota DPRD, jangan sampai informasi kondisi gaji dan potongannya di manipulasi ” ujarnya
Ditambahkan dalam waktu dekat Format meminta “Kejaksaan untuk memeriksa perguliran dana atau fasilitas kredit anggota DPRD tersebut apakah sesuai dengan prosedur atau tidak jika ditemukan adanya manipulasi data terkait informasi data keuangan, maka bisa dijerat pidana melalui UU Perbangkan No 10 Tahun 2019
Kasus ini mempunyai potensi kesamaan dengan Kasus ditahun 2023 Yaitu oknum pegawai KEMENAG yang melakukan manipulasi data gaji Kepegawaian, dan juga nasabah Bank Jatim yang telah di vonis 5 tahun penjara ” imbuhnya
Kepala Cabang Bank Jatim Bu Dian mengatakan “bahwa fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank Jatim kepada anggota DPRD sudah memenuhi persyaratan, termasuk informasi tanggungan masing2 nasabah, kalau terkait iuran potongan di luar gaji khususnya iuran fraksi, kami belum menganalisis apakah sudah masuk informasi potongan apa belum,
sedangkan nilai pinjaman masing2 anggota adalah 45 % dari gaji anggota yang diterima, dengan bunga pinjaman sama dengan pegawai berpenghasilan tetap serta Anggunan / Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Menjadi Anggota DPRD ” ujarnya.(*)
Penulis : Hilda
