PASURUAN| Kabarnewsday– Polres Pasuruan memastikan kegiatan audiensi terbuka antara Kelompok Organisasi Mahasiswa Cipayung Plus dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Pasuruan berlangsung aman, damai, dan kondusif.
Audiensi digelar di Halaman Kantor DPRD Kabupaten Pasuruan, Rabu (3/9/2025), dan diikuti 62 mahasiswa dari HMI, PMII, GMNI, dan IMM.
Kapolres Pasuruan, AKBP Jazuli Dani Iriawan, menegaskan bahwa pihaknya mendukung penyampaian aspirasi secara tertib. “Kami bersyukur kegiatan ini berjalan aman dan kondusif. Aspirasi mahasiswa adalah bagian dari dinamika demokrasi yang harus kita dengarkan bersama,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, mahasiswa menyoroti sejumlah isu strategis. Ketua GMNI Pasuruan, Dandy Aulia Rahman, menekankan komitmen aksi damai. “Gerakan Cipayung Pasuruan dilaksanakan dengan damai dan tidak ditunggangi kelompok anarko. Kami juga menuntut perbaikan akses kesehatan, karena layanan BPJS sering kalah dengan pelayanan umum,” katanya.
Ketua PMII Pasuruan, Ainur Rofiq, menyoroti lemahnya keterlibatan mahasiswa dalam pembuatan kebijakan. “Pimpinan Dewan tidak pernah melibatkan mahasiswa dalam pembahasan kebijakan. Kami juga mendesak pemerintah segera menuntaskan kekeringan di Lumbang, karena masyarakat sangat terdampak,” tegasnya. Ia juga meminta agar DPRD dan Pemkab mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset.
Dari HMI, Fatkhurohim menyoroti praktik tambang ilegal yang merusak lingkungan. “Tambang ilegal bertentangan dengan konsep pembangunan berkelanjutan dan menimbulkan bencana. Kami mendesak agar tambang ilegal segera ditutup, serta revisi tata ruang wilayah dilakukan dengan mempertimbangkan pendidikan dan lapangan kerja,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua IMM Pasuruan, Arif Yanuar, mengangkat persoalan lingkungan dan narkoba. “Beberapa desa masih belum punya sistem pengelolaan sampah, masyarakat akhirnya membuang sembarangan. Kami juga mendorong program rehabilitasi berbasis desa agar peredaran narkoba bisa ditekan sampai ke akar-akarnya,” ungkapnya.
Selain itu, perwakilan PMII, Azizah, menyoroti maraknya kasus kekerasan seksual. “Tercatat ada 30 kasus kekerasan seksual dalam tiga bulan pertama 2025. Kami mendesak segera dibentuk Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) yang melibatkan mahasiswa dan tokoh masyarakat,” ujarnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Bupati Pasuruan H. M. Rusdi Sutedjo menegaskan komitmen pemerintah. “Permasalahan kekurangan air di Lumbang akan kita selesaikan tahun ini dengan estimasi biaya Rp60–80 miliar. Mulai tahun depan, seluruh Puskesmas di Kabupaten Pasuruan juga akan melayani 24 jam,” jelasnya.
Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, H. Samsul Hidayat, menambahkan bahwa pihaknya siap mengawal aspirasi mahasiswa. “Suara mahasiswa adalah suara rakyat. DPRD akan menyusun rekomendasi sesuai tupoksi, baik di lingkup kabupaten maupun nasional,” tegasnya.
Audiensi ditutup dengan penandatanganan tuntutan bersama antara mahasiswa dan Forkopimda. Massa kemudian membubarkan diri dengan tertib, sementara Polres Pasuruan memastikan situasi tetap kondusif hingga akhir kegiatan.(Hil/hms)
