PASURUAN | Kabarnewsday.com – Dugaan pesta minuman keras (miras) di lingkungan Balai Desa Sekarputih, Kecamatan Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan, menuai sorotan publik. Sejumlah perangkat desa diduga terlibat dalam aktivitas tersebut berdasarkan video yang beredar dan menjadi dasar pengaduan masyarakat.
Persoalan ini memicu desakan agar Pemerintah Kabupaten Pasuruan segera mengambil langkah tegas. Pasalnya, lingkungan kantor pemerintahan desa seharusnya menjadi tempat pelayanan masyarakat, bukan lokasi aktivitas yang berpotensi mencederai etika dan disiplin aparatur.
Kasus tersebut kemudian dibawa ke forum audiensi bersama Camat Gondangwetan, Agus Hariyanto, A.Md.LLAJ, S.E., M.M., beserta jajaran Muspika, Jumat (20/11/2026). Audiensi digelar untuk mengklarifikasi pengaduan masyarakat sekaligus meminta kepastian mengenai tindak lanjut dugaan pelanggaran yang menyeret sejumlah perangkat Desa Sekarputih.
Dalam forum tersebut, Camat Gondangwetan menyampaikan permohonan maaf karena pihak Inspektorat belum dapat hadir. Meski demikian, berdasarkan keterangan dalam audiensi, Inspektorat disebut telah menyatakan komitmen untuk menindaklanjuti laporan tersebut.
Namun, audiensi belum menghasilkan keputusan final. Ketidakhadiran Kepala Desa Sekarputih juga menjadi perhatian, mengingat kepala desa memiliki tanggung jawab dalam pembinaan dan pengawasan perangkat desa.
Ketua LSM Trinusa Pasuruan Raya, Erik, mengungkapkan bahwa pihaknya menerima pengaduan masyarakat yang disertai bukti video. Aduan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui surat resmi dengan mencantumkan nama-nama perangkat desa yang diduga terlibat.
Dalam audiensi, tiga perangkat desa yang menjadi sorotan turut hadir. Berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam forum, ketiganya mengakui bahwa sosok dalam video dugaan konsumsi miras tersebut adalah diri mereka.
Pengakuan tersebut menjadi bagian dari informasi yang perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan resmi, terutama untuk memastikan kronologi kejadian, waktu aktivitas berlangsung, serta penggunaan fasilitas kantor desa.
Desakan penanganan juga disampaikan LSM AMCD. Melalui Hanan, organisasi tersebut meminta Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Pasuruan segera turun tangan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh.
Pemeriksaan dinilai perlu mencakup pihak-pihak yang terlibat, waktu kejadian, penggunaan lingkungan kantor desa, hingga mekanisme pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa.
Hanan juga mendorong keterlibatan aparat kepolisian apabila hasil pemeriksaan menemukan indikasi tindak pidana. Selain itu, ia menyampaikan dugaan kemungkinan adanya minuman oplosan dalam video tersebut. Namun, dugaan itu masih memerlukan pembuktian lebih lanjut dari pihak berwenang.
“Kami akan mengawal kasus ini sampai selesai dan akan menyurati Bupati Pasuruan untuk memberikan sanksi tegas,” kata Hanan.
Persoalan ini kini menjadi ujian bagi ketegasan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam menjaga disiplin aparatur pemerintahan. Camat Gondangwetan, Inspektorat, dan DPMD diharapkan tidak berhenti pada audiensi maupun pernyataan komitmen, tetapi memastikan laporan masyarakat ditindaklanjuti secara transparan dan profesional.
Bupati Pasuruan juga diharapkan memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut. Apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran, sanksi harus diberikan secara proporsional sesuai ketentuan yang berlaku.
Masyarakat tidak membutuhkan sekadar janji penanganan, melainkan bukti nyata bahwa setiap dugaan pelanggaran aparatur pemerintahan ditangani secara serius.
Kini publik menunggu langkah konkret pemerintah daerah. Jangan sampai persoalan yang telah menjadi perhatian masyarakat ini berakhir tanpa kepastian.
Sebab, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa harus dijaga melalui kedisiplinan, tanggung jawab, serta ketegasan dalam menindak setiap pelanggaran yang terbukti.(hil)














