PASURUAN | Kabarnewsday. Com-Penanganan kasus dugaan kekerasan dan pelecehan terhadap sejumlah siswa di SDN Krapyak rejo 1 Kota Pasuruan mendapat sorotan dari berbagai elemen masyarakat. Kali ini, desakan tegas datang dari Audensi Jawa Pers yang meminta Dinas Pendidikan Kota Pasuruan mengambil tindakan serius terhadap oknum guru yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.
Desakan itu disampaikan saat perwakilan Audensi Jawa Pers mendatangi Kantor Dinas Pendidikan Kota Pasuruan untuk menyampaikan aspirasi sekaligus meminta agar oknum pendidik yang bersangkutan diberhentikan dari status kepegawaiannya.
Dalam pertemuan tersebut, mereka menyoroti dugaan tindakan kekerasan, penggunaan kata-kata kasar, hingga perbuatan yang mengarah pada pelecehan terhadap peserta didik. Persoalan ini dinilai sangat serius karena menyangkut keamanan, kenyamanan, serta perlindungan anak di lingkungan sekolah.
Perwakilan Audensi Jawa Pers, Sugeng Sumiaji, mengatakan bahwa kedatangan mereka merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap dunia pendidikan, khususnya dalam memastikan sekolah menjadi tempat yang aman bagi anak-anak.
“Kami datang untuk menyampaikan aspirasi masyarakat terkait persoalan etika dan moral seorang pendidik yang diduga melakukan kekerasan serta tindakan asusila terhadap muridnya,” tegas Sugeng.
Ia menilai, apabila dugaan tersebut terbukti, harus ada konsekuensi tegas sesuai ketentuan yang berlaku. Menurutnya, dunia pendidikan tidak boleh memberikan ruang bagi perilaku pendidik yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan perlindungan terhadap anak.
“Kami meminta Dinas Pendidikan agar memecat oknum tersebut. Ini harus menjadi pembelajaran bagi tenaga pendidik lainnya supaya kejadian serupa tidak terulang,” tambahnya.
Sementara itu, pihak Dinas Pendidikan menyampaikan bahwa sejumlah langkah penanganan telah dilakukan. Oknum guru yang bersangkutan untuk sementara telah ditarik ke lingkungan dinas dan tidak lagi menjalankan aktivitas belajar mengajar di sekolah.
Selain itu, pada 16 November 2026, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) juga telah melakukan pemanggilan terhadap guru tersebut. Diketahui, yang bersangkutan berstatus sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Hingga kini, proses penanganan terkait kemungkinan pemutusan hubungan kerja masih dikoordinasikan antara Dinas Pendidikan dan BKPSDM.
Audensi Jawa Pers berharap pemerintah daerah tidak berhenti pada penarikan sementara dari sekolah. Penanganan kasus tersebut diminta dilakukan secara objektif, transparan, dan sesuai aturan hukum maupun kepegawaian.
Perlindungan terhadap peserta didik harus menjadi prioritas utama. Sebab, sekolah semestinya menjadi ruang yang aman bagi anak-anak untuk belajar, tumbuh, dan berkembang tanpa rasa takut terhadap tindakan kekerasan maupun pelecehan.(tim/red)














