PASURUAN | Kabarnewsday.com – Pemerintah Kabupaten Pasuruan terus mendorong penguatan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Salah satunya melalui sosialisasi sekaligus peluncuran platform Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) serta Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup (PJLH).
Launching platform tersebut digelar di Auditorium Mpu Sindok, Kantor Bupati Pasuruan, Kamis (19/11/2026). Kegiatan ini dihadiri Wakil Bupati Pasuruan Shobih Asrori, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Nurcholis, Ketua Kadin, Ketua APINDO, Ketua Forum TJSL BU, serta sejumlah undangan lainnya.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan, Nurcholis, menjelaskan bahwa platform TJSL dan PJLH dirancang sebagai pusat informasi sekaligus sarana koordinasi yang menghubungkan tiga komponen utama.
Ketiga komponen tersebut meliputi pemerintah daerah sebagai penyedia kebijakan, data, serta kebutuhan prioritas pembangunan lingkungan hidup. Kemudian dunia usaha sebagai mitra pembangunan yang memiliki komitmen dan potensi sumber daya melalui program TJSL maupun PJLH.
Sementara komponen ketiga adalah masyarakat dan kelompok pengelola lingkungan yang berperan sebagai pelaksana sekaligus penerima manfaat dari program tersebut.
“Dengan adanya platform ini, diharapkan menjadi jembatan kolaborasi antara komitmen perusahaan dan kebutuhan nyata pembangunan lingkungan hidup di Kabupaten Pasuruan,” ujar Nurcholis.
Ia menambahkan, pengembangan platform ini bertujuan mengintegrasikan program TJSL perusahaan dengan prioritas pembangunan lingkungan hidup daerah. Selain itu, platform tersebut juga diharapkan mampu menyediakan basis data mengenai potensi dan kontribusi perusahaan dalam mendukung perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup.
“Platform ini menjadi langkah awal dalam mewujudkan kolaborasi pembangunan yang berkelanjutan, lebih terencana, dan terintegrasi di Kabupaten Pasuruan,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Pasuruan, Shobih Asrori, menegaskan pentingnya penataan tata kelola TJSL agar pelaksanaannya lebih tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, hingga saat ini belum seluruh badan usaha menyampaikan laporan pelaksanaan program TJSL kepada pemerintah daerah. Akibatnya, data mengenai program maupun realisasi kontribusi perusahaan belum terdokumentasi secara terpadu.
Selain itu, mekanisme monitoring dan evaluasi dinilai masih perlu dioptimalkan agar pelaksanaan program TJSL benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya.
“Karena itu, tata kelola TJSL harus diperbaiki dan dikelola secara maksimal serta transparan,” tegas Shobih.
Ia juga mengingatkan bahwa pengelolaan TJSL kini menjadi perhatian lembaga pengawasan dan penegak hukum. Bahkan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur disebut telah melakukan konfirmasi kepada 88 perusahaan terkait pelaksanaan program TJSL.
Di sisi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga tengah menangani dugaan penyimpangan penggunaan dana TJSL yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
Dengan diluncurkannya platform TJSL dan PJLH ini, Pemkab Pasuruan berharap seluruh program tanggung jawab sosial perusahaan dapat terdata dengan baik, terkoordinasi, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan kelestarian lingkungan.
Langkah tersebut sekaligus menjadi upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas kontribusi dunia usaha dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Pasuruan.(hil)














