PASURUAN | Kabarnewsday – Badan Pengawas Pemilu Umum ( BAWASLU) Kabupaten Pasuruan melaksanakan Launching Pemetaan Kerawanan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati, Gubernur dan wakil gubernur serta Walikota dan wakil walikota tahun 2024,di Ballroom Royal Senyur Hotel Prigen Pasuruan, Minggu (18/08/2024)
Bertepatan dengan Peringatan HUT Kemerdekaan RI ke 79, Bawaslu Kabupaten Pasuruan meluncurkan Pemetaan Kerawanaan Pilkada Tahun 2024 di Kabupaten Pasuruan bertujuan untuk menyusun langkah antisipasi agar potensi pelanggaran pemilihan dapat dihindari.
Serta merupakan salah satu ikhtiar Bawaslu Kabupaten Pasuruan untuk mewujudkan Pemilihan yang berkualitas.Sebagai bentuk sistem deteksi dini atau early warning system terhadap potensi pelanggaran dan sengketa.
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
Kerawanan-kerawanan yang terpetakan akan menjadi basis bagi Bawaslu Kabupaten Pasuruan. Dalam penyusunan strategi pencegahan dan fokus pengawasan tahapan yang efektif dan komprehensif.
Launching tersebut dipimpin ketua Bawaslu Arie Yoenianto S.E,juga menghadirkan Forkompinda, Panwascam,intel kodim serta undangan lainnya.
Hasil Pemetaan Kerawanan Pemilihan serentak tahun 2024 ini diharapkan menjadi acuan bersama antara Bawaslu Kabupaten Pasuruan. Stake holder dan pemangku kepentingan dalam Pemilihan 2024 di Kabupaten Pasuruan.
Terdapat Analisa data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk memudahkan pembacaan dan penggunaan hasil pemetaan. identifikasi kerawanan
dikelompokkan dalam empat dimensi yaitu konteks sosial politik, penyelenggaraan pemilu, kontestasi dan partisipasi.
Dari empat dimensi tersebut disusun sejumlah indikator atau kejadian kemudian dilakukan pembobotan serta penilaian untuk menghasilkan indeks pemetaan Kerawanan yang utuh.
Terdapat 10 indikator kerawanan yang berpotensi bisa terjadi kembali pada Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Pasuruan, berikut adalah hasil Pemetaan Isu-isu yang menjadi Potensi Kerawanan pada Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Pasuruan diantaranya:
1. Adanya Pemilih memenuhi syarat tapi tidak terdaftar dalam DPT.
2. Adanya Pemilih tidak memenuhi syarat tapi terdaftar dalam DPT.
3. Adanya Penduduk potensial tapi tidak memiliki KTP-el.
4. Adanya bencana alam yang mengganggu tahapan.
5. Rekomendasi Bawaslu terkait ketidaknetralan ASN/TNI/POLRI.
6. Adanya pelanggaran saat pemungutan suara.
7. Adanya pemungutan suara Lanjutan dalam Pemilu/Pilkada.
8. Adanya putusan DKPP thd jajaran KPU/Bawaslu.
9. Adanya Surat Suara Tertukar pada saat tahapan pemungutan suara.
10.Adanya penghitungan suara ulang di pemilu/pilkada.
Dalam Sambutan Arie Yoenianto S.E, Ketua Bawaslu mengatakan “Berbagai program pencegahan tentunya harus menjadi upaya bersama dari berbagai pihak, tidak hanya Bawaslu saja akan tetapi seluruh stakeholder atau pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Pasuruan
Seperti KPU, Pemerintah Daerah, POLRI, TNI, BPBD, Bakesbangpol dan lain lain agar tercipta pilkada 2024 yang Jujur, adil, dan damai di Kabupaten Pasuruan”ungkap Arie.
“Harapan Kami, seluruh stakeholder bersinergi untuk sama-sama melakukan pencegahan atas berbagai kerawanan Pilkada 2024. Dari sisi pengawas, kami siap melakukan pengawasan maksimal agar terlaksana Pilkada yang berintegritas,” pungkasnya.(Hil)
Penulis : Hilda
