KOTA PASURUAN| KABARNEWSDAY — Polemik yang dialami paguyuban pedagang daging di Kota Pasuruan semakin memanas. Kekecewaan para pedagang terhadap sikap Pemerintah Kota Pasuruan yang dinilai lamban merespons berbagai keluhan kini mendapat sorotan serius dari Fraksi PKB DPRD Kota Pasuruan.
Dalam pertemuan yang digelar di Kantor DPC PKB Kota Pasuruan, Jumat (08/05/2026), jajaran Fraksi PKB bersama pengurus DPC PKB menerima langsung aspirasi dan keluhan para pedagang daging yang selama ini merasa tidak mendapatkan kepastian maupun perlindungan usaha dari pemerintah daerah.
Hadir dalam pertemuan tersebut di antaranya H. Ismail Marzuki, H. Abdullah Junaedi, Rizky Asmarani Hasani Putri, M. Machfudz, Hj. Miftahul Jannah, H. M. Bahrudin Akbar Wahyu, SE., MM., H. Sufyan, serta M. Yasin.
Ketua Paguyuban Pedagang Daging Kota Pasuruan, Muhammad Saifulloh, mengungkapkan bahwa para pedagang sebenarnya telah menempuh berbagai cara untuk menyampaikan persoalan yang mereka hadapi. Namun hingga kini, menurutnya, belum ada langkah nyata yang benar-benar memberikan solusi.
“Kami sudah melakukan berbagai upaya untuk menyampaikan persoalan ini. Mulai dari pengaduan langsung kepada Wali Kota, aksi boikot tidak berjualan daging sapi selama dua hari, audiensi dengan Komisi II DPRD Kota Pasuruan, hingga audiensi langsung dengan Wali Kota beberapa minggu lalu,” ungkap Muhammad Saifulloh.
Ia bahkan menegaskan bahwa surat somasi juga telah diserahkan langsung kepada Wali Kota Pasuruan di hadapan dinas terkait yang turut hadir saat itu.
“Bahkan surat somasi langsung saya serahkan kepada Wali Kota, dan saat itu juga ada dinas terkait yang hadir. Tapi sampai sekarang kami masih belum melihat adanya langkah konkret yang benar-benar menyelesaikan persoalan pedagang,” ujarnya.
Menurut Saifulloh, para pedagang hanya menginginkan adanya kepastian hukum, pengawasan yang adil, serta regulasi yang jelas terkait tata niaga daging sapi di Kota Pasuruan.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Pasuruan, H. Abdullah Junaedi, ST., menyampaikan kritik keras terhadap lambannya respons pemerintah daerah dalam menyikapi persoalan yang telah lama dikeluhkan pedagang.
“Pedagang ini bukan meminta sesuatu yang berlebihan. Mereka hanya ingin ada kepastian dan perlindungan usaha. Kalau rakyat sudah mengadu berkali-kali, bahkan sampai melakukan aksi boikot dan mengirimkan somasi, lalu pemerintah tetap diam, tentu ini menjadi persoalan serius,” tegas H. Jun sapaan akrabnya.
Ia juga menyoroti pentingnya regulasi resmi terkait Harga Eceran Tertinggi (HET) daging sapi agar tata niaga daging di Kota Pasuruan lebih tertib dan transparan.
“HET harus dituangkan dalam payung hukum yang jelas dan mengikat agar dapat meminimalisir praktik-praktik yang tidak sehat maupun peredaran daging yang tidak halal. Selain itu, kebutuhan daging sapi yang beredar setiap hari juga harus bisa diketahui secara jelas,” katanya.
Menurut Abdullah Junaedi, sistem pengawasan yang baik juga akan memudahkan pemerintah mengetahui jumlah sapi yang dipotong setiap hari di Rumah Potong Hewan (RPH) secara halal dan sesuai aturan.
“Kalau pengawasan tertib, maka jumlah sapi yang disembelih setiap hari di RPH bisa terdata dengan baik. Ini juga akan berdampak positif terhadap peningkatan retribusi dan pajak daerah,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua DPC PKB Kota Pasuruan, H. Ismail Marzuki, menegaskan bahwa pihaknya akan terus membuka ruang aspirasi masyarakat, khususnya bagi warga yang merasa belum mendapatkan perhatian dari pemerintah.
“Setiap hari Jumat kantor DPC PKB terbuka untuk masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi dan keluhan. Kami ingin hadir menjadi jembatan bagi rakyat agar persoalan mereka tidak diabaikan,” tegas H. Ismail Marzuki, SE.
Fraksi PKB DPRD Kota Pasuruan juga memastikan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga ada langkah nyata dari pemerintah daerah maupun dinas terkait.
“Kalau dalam waktu dekat tidak ada tindak lanjut yang jelas, Fraksi PKB akan memanggil dinas terkait untuk meminta penjelasan resmi. Kami ingin ada solusi nyata, bukan sekadar janji,” tandas Abdullah Junaedi.
Polemik pedagang daging di Kota Pasuruan kini menjadi ujian serius bagi keberpihakan pemerintah terhadap rakyat kecil. Berbagai upaya mulai dari audiensi, aksi boikot, hingga somasi telah dilakukan para pedagang demi mendapatkan kepastian dan perlindungan usaha. Kini masyarakat menunggu, apakah pemerintah akan segera mengambil langkah konkret atau justru membiarkan keresahan pedagang terus berlarut tanpa solusi yang jelas.(Red)
